www.pantauindonesia.id – Pada tanggal 23 Desember 2025, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yomanius Untung, S.Pd, menyampaikan pentingnya penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Dalam kunjungan kerja ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, ia menekankan perlunya melindungi hak-hak pekerja di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil.
H. Yomanius Untung juga menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam sektor ketenagakerjaan, mulai dari kurangnya anggaran hingga sumber daya manusia yang terbatas. Melalui evaluasi program dan kegiatan, diharapkan dapat terimplementasi langkah-langkah yang lebih efektif.
Melalui pertemuan ini, ia ingin melihat langsung kondisi ketenagakerjaan dan memberikan solusi yang tepat. Pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya menjaga kesejahteraan pekerja di provinsi ini.
Pentingnya Pengawasan Ketenagakerjaan di Era Ekonomi Sulit
Pengawasan ketenagakerjaan di Jawa Barat saat ini menjadi salah satu isu penting, terutama di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif. Komisi V DPRD berupaya untuk memperkuat manajemen pengawasan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pengawasan yang minim dapat berpotensi merugikan pekerja. Oleh karena itu, Komisi V terus berupaya mendorong alokasi anggaran yang lebih baik untuk sektor pengawasan ini.
Dalam pertemuan tersebut, H. Yomanius Untung juga mengungkapkan kekhawatiran untuk tahun mendatang. Ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga diperlukan langkah-langkah preventif untuk melindungi pekerja.
Strategi Penanganan Isu Ketenagakerjaan Masa Depan
Menangani isu ketenagakerjaan tidak bisa dilakukan secara setengah hati. Komisi V berfokus pada penanganan dan perumusan kebijakan yang bisa membantu mengurangi risiko PHK di sektor-sektor yang terdampak ekonomi.
Adanya peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP) pun dibahas dalam konteks ini. Penting untuk memastikan bahwa perusahaan tetap mampu bertahan sambil memberikan imbal hasil yang adil kepada para pekerja.
Kunjungan kerja ini juga dimaksudkan untuk memperkuat komunikasi antara DPRD dan UPTD. Dengan sinergi yang baik, diharapkan pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan dengan lebih efektif.
Evaluasi Program dan Kegiatan Ketenagakerjaan yang Berkelanjutan
Evaluasi program dan kegiatan menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan dapat berjalan. Selain untuk mengidentifikasi potensi masalah, evaluasi juga menjadi sarana untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Dalam pertemuan ini, diharapkan agar hasil evaluasi bisa menjadi dasar untuk kebijakan mendatang. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan di Jawa Barat.
Dengan melihat hasil dari program-program sebelumnya, DPRD dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Evaluasi juga bisa menjadi alat ukur untuk melihat kemajuan dalam sektor ketenagakerjaan.