www.pantauindonesia.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki ambisi besar untuk menyelesaikan sertifikasi seluruh aset daerah pada tahun 2027. Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, menyampaikan komitmen ini dalam Sidang Paripurna dengan DPRD, sebagai respon terhadap berbagai pandangan fraksi-fraksi. Aset yang bersertifikat sangat penting dalam menjamin kepemilikan dan pengelolaan sumber daya daerah secara efektif.
Saat ini, dari lebih dari 5.600 bidang aset yang dikelola, hanya sekitar 2.400 bidang yang telah memiliki sertifikat resmi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 3.200 bidang yang perlu diurus untuk mendapatkan status kepemilikan yang sah. Bukan sekadar angka, ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan aset milik daerah yang telah ada cukup lama.
Beragam jenis aset, termasuk irigasi dan lahan, masih belum mendapatkan sertifikasi. Beberapa bahkan tercatat sejak tahun 1945, menunjukkan betapa mendesaknya proses ini agar dapat berjalan lebih efektif dan terencana. Erwan menegaskan pentingnya penyelesaian sertifikasi agar semua aset memiliki kepastian hukum dan bisa dimanfaatkan lebih optimal.
Target Sertifikasi Aset Daerah hingga Tahun 2027
Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan penyelesaian sertifikasi aset secara bertahap selama tiga tahun ke depan. Pada tahun 2025, diharapkan 538 bidang akan selesai disertifikasi, diikuti dengan 1.478 bidang pada tahun 2026, dan akhirnya 1.233 bidang pada tahun 2027. Proses ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aset milik Pemprov telah bersertifikat pada akhir 2027.
Pendaftaran aset yang dilakukan secara bertahap ini diharapkan dapat mengurangi jumlah aset yang tidak terdaftar. Proses dan alur sertifikasi yang lebih sistematis juga akan membantu dalam meminimalisir kendala yang mungkin timbul selama periode tersebut. Dengan perencanaan yang matang, target ini dinilai cukup realistis dan dapat dicapai.
Penting untuk diingat, sertifikasi juga berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan memiliki aset yang bersertifikat, pemprov bisa melakukan penganggaran dengan lebih efektif dan transparan. Ini akan memberikan rasa aman baik bagi pemerintah maupun masyarakat terkait penggunaan aset-aset tersebut.
Kendala yang Dihadapi dalam Proses Sertifikasi
Tentu saja, proses sertifikasi tidak lepas dari berbagai kendala yang ada. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan data historis mengenai aset yang telah ada, termasuk kejelasan legalitas dari aset tersebut. Hal ini berpotensi memperlambat proses dan membuatnya lebih rumit dari yang diharapkan.
Kompleksitas legalitas sering kali menjadi hambatan ketika mengurus aset yang telah lama ada. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat berupaya mempercepat inventarisasi dan pengumpulan data agar semua informasi dapat diakses dan dikelola dengan baik. Sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait lain menjadi suatu keharusan dalam pengurusan ini.
Upaya untuk mengatasi kendala ini termasuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait mengenai pentingnya sertifikasi. Dengan demikian, harapannya kewenangan dan proses yang ada dapat lebih dipahami, sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal dalam menyelesaikan proses sertifikasi aset.
Komitmen Pemprov untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Pemprov berkomitmen untuk memberikan laporan perkembangan sertifikasi kepada DPRD secara berkala. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan transparansi, tetapi juga untuk membuktikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Laporan yang rutin akan membantu DPRD dalam mengawasi dan memberikan masukan untuk kebijakan yang lebih baik.
Bentuk pengelolaan yang transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya laporan yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami apa yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan aset. Keberadaan informasi ini nantinya juga dapat mengurangi kebingungan serta spekulasi di kalangan publik.
Melalui proses ini, DPRD diharapkan segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berkaitan dengan percepatan sertifikasi aset. Adanya regulasi yang jelas akan sangat membantu dalam pengelolaan anggaran serta memastikan bahwa alokasi dana dapat digunakan untuk percepatan sertifikasi yang menjadi prioritas. Semua langkah ini tidak lepas dari upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah secara keseluruhan.
