www.pantauindonesia.id – Jelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), isu tentang intervensi pemerintah kembali menjadi sorotan ramai. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan fasilitas Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) sebagai tempat penyelenggaraan tidak lain hanyalah bentuk dukungan yang tulus, bukan bentuk campur tangan dari pihak tertentu.
Kepentingan untuk menjaga independensi PWI mendapat penekanan dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kongres berlangsung lancar dan tanpa intervensi dari pihak manapun.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyatakan bahwa ada pihak yang berusaha membangun opini bahwa ada calon-calon tertentu yang dianggap sebagai ‘wakil resmi’ pemerintah. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan anggotanya yang khawatir akan adanya tekanan untuk memilih calon tertentu.
Isu Intervensi dan Opini Publik dalam Kongres PWI
Hendry menegaskan bahwa laporan yang diterimanya menyatakan adanya penekanan kepada anggota untuk memilih calon tertentu dengan mengatasnamakan pemerintah. Ia menanggapi ini dengan serius, karena hal tersebut dapat merusak integritas serta independensi organisasi yang telah berdiri lama ini.
Berdasarkan pengecekan yang dilakukan, Hendry menyebutkan bahwa tidak ada arahan resmi dari pihak pemerintah terkait pilihan calon yang harus didukung. Jika ada oknum yang memberikan dukungan pribadi, itu bukanlah sikap resmi dari pemerintah.
Tekanan tidak hanya datang dari pihak pemerintah, tetapi juga dari grup media besar yang memiliki pengaruh di berbagai daerah. Hendry menyebutkan bahwa beberapa Ketua PWI Provinsi dihadapkan pada situasi sulit di mana atasan mereka menuntut untuk memilih calon tertentu, sebuah tindakan yang sangat tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip organisasi.
Pentingnya Kebebasan Pilihan dalam Organisasi Profesi
Hendry mengingatkan bahwa urusan media dan organisasi profesi adalah dua hal yang berbeda. Para pengurus PWI provinsi seharusnya diberi ruang untuk memilih calon dengan bebas tanpa pengaruh dari pihak manapun. Ini adalah landasan penting untuk menjaga citra dan reputasi PWI sebagai organisasi yang profesional.
Dengan adanya tekanan dari luar, Hendry merasa bahwa itu adalah bentuk campur tangan yang sangat merugikan organisasi wartawan. Dia berharap agar seluruh anggota menyadari pentingnya menjaga integritas organisasi dari pengaruh-pengaruh negatif.
Kongres PWI nanti diharapkan menjadi ajang pemilihan yang menjunjung tinggi demokrasi. Sinergi antara semua pihak, termasuk pemerintah dan media, sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran dan hasil yang fair.
Persiapan dan Agenda Kongres PWI yang Menarik
Kongres PWI akan diadakan di BPPTIK yang terletak di Jababeka, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 29 hingga 30 Agustus. Acara ini akan dihadiri oleh utusan dari 38 provinsi serta cabang khusus Solo, menandakan betapa pentingnya agenda ini bagi organisasi dan anggotanya.
Pada kongres tersebut, agenda utama adalah pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat. Akibat dari munculnya Kongres Luar Biasa yang tandingan, suasana di kalangan anggota dapat menciptakan kesan dualisme, yang tentunya dapat menciptakan konflik di dalam organisasi.
Dengan lebih dari 30 ribu anggota, PWI memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan program kerja demi kepentingan bersama. Kerapuhan yang muncul akibat adanya dua kongres ini dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas organisasi ke depan.
