www.pantauindonesia.id – Kabupaten Bandung baru-baru ini menjadi sorotan karena sebuah pertemuan penting diadakan oleh Ketua DPRD, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H. Pertemuan ini melibatkan audiensi dengan LSM Penjara dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya pada tanggal 11 September 2025, yang menandakan adanya komitmen dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.
Diskusi ini memberi kesempatan bagi kedua organisasi untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan pengawasan pembangunan dan transparansi pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam isu-isu strategis ini merupakan langkah positif yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Pada pertemuan tersebut, Hj. Renie mengungkapkan pentingnya dialog terbuka antara DPRD dan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung.
Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur sangatlah penting untuk mendorong transparansi. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan akan tercipta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran umum.
LSM yang hadir mengemukakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proyek pembangunan. Mereka menyampaikan aspirasi tentang laporan berkala yang lebih transparan terhadap berbagai proyek yang sedang berjalan.
Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya umpan balik dari masyarakat, proyek-proyek bisa disesuaikan agar lebih efektif dan efisien.
Isu Sosial yang Muncul di Tengah Masyarakat
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah meningkatnya angka bunuh diri di Kabupaten Bandung. Ini adalah masalah yang serius dan memerlukan penanganan yang tepat dari semua pihak.
Hj. Renie mencatat bahwa isu kesehatan mental semakin penting untuk ditangani secara kolektif. Dia menjelaskan perlunya program-program pencegahan dan intervensi yang melibatkan masyarakat serta lembaga kesehatan.
Diskusi mengenai kesehatan mental dan penyebabnya memerlukan pendekatan yang holistik. Dengan mendengarkan suara masyarakat, DPRD dapat merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan tersebut.
Komitmen DPRD untuk Membangun Keterbukaan dan Transparansi
Hj. Renie menggarisbawahi bahwa DPRD komitmen untuk membangun keterbukaan dalam pemerintahan. Pihaknya akan mengadakan lebih banyak audiensi dan forum publik untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Dengan cara ini, diharapkan masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Keterlibatan masyarakat akan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka. Hal ini penting agar masyarakat lebih siap untuk terlibat dalam proses pengawasan.
