www.pantauindonesia.id – Anggota DPRD Jawa Barat, H. Muhamad Sidkon, Dj., SH., MM, menyampaikan bahwa Kabupaten Indramayu menghadapi tantangan signifikan dalam bidang pendidikan. Dalam konteks ini, kekurangan sekolah menengah negeri menjadi isu yang mendesak, mengingat 8 dari 31 kecamatan masih tidak memiliki SMA Negeri dan 13 kecamatan tidak memiliki SMK Negeri.
Sidkon menekankan bahwa situasi ini merupakan tanggung jawab besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur KDM. Dia juga menegaskan pentingnya mendorong penambahan Unit Sekolah Baru (USB) serta Ruang Kelas Baru (RKB) setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.
“Aspirasi tentang pendidikan sering kali menjadi topik utama saat Reses I di Indramayu. Warga mengungkapkan banyak keluhan, termasuk mengenai minimnya akses ke SMA dan SMK Negeri, serta masalah di bidang kesehatan, pertanian, hingga UMKM,” ujarnya dalam rapat di Gedung DPRD Jabar.
Sejak tahun 2017, status SMA/SMK telah beralih ke kewenangan provinsi, yang membuat penambahan USB dan RKB menjadi hal yang krusial. Hal ini menjadi semakin mendesak karena kebijakan zonasi yang menyulitkan siswa dari kecamatan tanpa SMA Negeri untuk bisa diterima di sekolah-sekolah lain.
RLS Indramayu dan Pencapaian Pendidikan di Jabar
Berdasarkan data dari BPS Jabar 2024, rata-rata lama sekolah (RLS) di Indramayu tercatat cukup rendah, yaitu hanya 6,95 tahun, yang setara dengan tamat kelas 5 SD. Hal ini menjadikannya sebagai yang terendah di seluruh Jawa Barat.
Sementara itu, harapan lama sekolah (HLS) di daerah ini mencapai 12,32 tahun, atau setara dengan lulusan SMA/SMK. Menurut Sidkon, pencapaian HLS yang diinginkan akan sulit direalisasikan jika jumlah sekolah masih minim.
Dia memberikan contoh Kecamatan Karangampel yang masih belum memiliki SMA Negeri, meskipun terdapat lahan bekas terminal yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. “Pemprov hanya perlu menyiapkan anggaran untuk mendirikan USB SMAN Karangampel,” jelasnya.
Sidkon menekankan bahwa pemerataan pendidikan SMA/SMK Negeri akan berkontribusi positif terhadap peningkatan RLS serta pencapaian pendidikan 12 tahun bagi masyarakat Indramayu.
Pola Pikir Masyarakat dan Tantangan Pendidikan
Selain masalah infrastruktur, Sidkon juga mengidentifikasi faktor ekonomi dan pola pikir masyarakat sebagai tantangan yang memperburuk rendahnya RLS Indramayu. Terdapat persepsi yang masih kuat bahwa pendidikan hanya sampai di tingkat SMP sudah cukup.
“Pola pikir semacam ini harus diubah. Pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berkelanjutan,” tekan Sidkon dengan tegas.
Oleh karena itu, perlu adanya program-program yang mendukung perubahan pola pikir ini, yang mendorong masyarakat untuk menghargai pendidikan lebih tinggi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai investasi masa depan.
Pendidikan dan Perkembangan Ekonomi Daerah
Pendidikan yang baik tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap perkembangan ekonomi daerah. Masyarakat yang terdidik akan lebih berpotensi untuk berkontribusi kepada ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kualitas hidup.
Sidkon berpendapat bahwa dengan menambah jumlah SMA dan SMK Negeri, potensi sumber daya manusia juga akan meningkat. Hal ini akan memberikan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang lebih baik, serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil di era modern.
Lebih jauh lagi, peningkatan pendidikan di Indramayu akan membawa dampak positif terhadap sektor-sektor lain, seperti kesehatan, pertanian, dan industri. Oleh karena itu, upaya untuk membuka lebih banyak sekolah harus disertai dengan kebijakan yang komprehensif untuk membangun ekosistem pendidikan yang sehat.
Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan
Upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indramayu tidak dapat dilakukan diranah pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta.
Pemerintah daerah dapat menggandeng pihak swasta untuk mendirikan sekolah-sekolah baru dan juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta pengelolaan pendidikan di tingkat lokal. Kerja sama semacam ini akan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, diharapkan bahwa pendidikan di Indramayu tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Langkah ini akan menghasilkan generasi penerus yang lebih baik dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Menjelang akhir, Sidkon menyimpulkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Melalui pembukaan lebih banyak sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan, Kabupaten Indramayu diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan membawa perubahan positif bagi daerah secara keseluruhan.