www.pantauindonesia.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menekankan perlunya birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Jawa Barat seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan.
Ono Surono mengungkapkan pendapatnya dalam peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Kota Bandung. Ia menegaskan bahwa data yang akurat adalah fondasi bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan publik yang efektif.
Politisi dari PDI Perjuangan tersebut memberikan contoh lemahnya basis data di tingkat provinsi, seperti data putus sekolah. Menurutnya, hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai jumlah lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA atau yang tidak melanjutkan. Data dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan angka 600 ribu tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai sebarannya.
Selain itu, Ono juga mencatat bahwa meskipun pemerintah pusat telah meluncurkan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi, pendataan yang objektif dan profesional di tingkat desa masih sangat diperlukan. Ini penting agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang memerlukan.
Ono lebih lanjut menyoroti belum maksimalnya kolaborasi antarsektor di Jawa Barat. Kerja sama antara pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dinilai sebagai hal yang sangat krusial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Terkait pengelolaan APBD, Ono juga mengkritisi penghapusan bantuan keuangan untuk kabupaten, kota, dan desa. Menurutnya, kebijakan ini menyebabkan banyak daerah kehilangan dukungan anggaran yang strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan rakyat.
Ono menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus memastikan kebijakan yang diambil bersifat komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya fokus pada kewenangan provinsi. Pendekatan ini akan memberikan dampak langsung kepada kepentingan rakyat kecil.
Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat, menurut Ono, seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pemerintahan daerah perlu lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus menyasar semua lapisan masyarakat. Dengan melakukan ini secara konsisten, target untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan ekonomi akan lebih mudah dicapai.
Pentingnya Birokrasi Adaptif dalam Pelayanan Publik
Birokrasi yang adaptif adalah kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperkuat basis data yang akurat. Data yang baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.
Tanpa data yang valid, rawan terjadi kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Pendanaan yang tepat juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pelayanan publik.
Mengatasi Permasalahan Kemiskinan dan Pengangguran
Pemerintah daerah harus memahami berbagai faktor penyebab kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini, diperlukan kebijakan yang berbasis data untuk melakukan intervensi yang efektif.
Program penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran untuk memberikan manfaat maksimal. Dengan langkah-langkah yang terukur, upaya ini dapat mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ono juga menggarisbawahi adanya ketidakmerataan dalam peluang pendidikan. Pendidikan yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka pengangguran di suatu daerah.
Kolaborasi Pentahelix sebagai Kunci Keberhasilan
Pendekatan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat kapasitas birokrasi. Kerjasama yang baik antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.
Pentahelix yang baik dapat mendorong inovasi dan solusi terhadap masalah yang ada. Keselarasan antara berbagai sektor akan menciptakan sinergi yang positif.
Ono menekankan perlunya keterlibatan media dalam mengawasi dan menginformasikan kebijakan publik. Media berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Arah Kebijakan yang Komprehensif dan Terintegrasi
Pemerintah provinsi harus mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dalam kebijakan mereka. Ini berarti memperhatikan semua aspek yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
Upaya untuk menghilangkan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pendekatan yang saling menguatkan antar program sangat dibutuhkan.
Ono meyakini bahwa dengan fokus pada kebijakan yang menyasar semua lapisan masyarakat, target-target pembangunan dapat dicapai. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh komitmen serta integritas semua pemangku kepentingan yang terlibat.
