www.pantauindonesia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengajak Pemprov Jabar untuk segera mengambil tindakan strategis terkait keberlanjutan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Jajang Rohana, S.Pd.I, dalam kunjungan kerja ke PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka.
Dalam kunjungan tersebut, Jajang mengungkapkan bahwa timnya sedang mengkaji beberapa opsi kebijakan yang dapat diterapkan untuk BIJB. Opsi-opsi ini meliputi skema tukar guling aset dengan Pemerintah Pusat, pemanfaatan BIJB sebagai markas militer, serta penyerahan pengelolaan secara bisnis kepada Pemerintah Pusat.
Jajang menekankan pentingnya mengambil langkah kebijakan yang tepat, mengingat BIJB merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang belum beroperasi secara optimal. Menghadapi keterbatasan penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara, ada kebutuhan mendesak untuk pemerintah berkumpul dan mendiskusikan cara memaksimalkan potensi BIJB.
Pentingnya Solusi Terintegrasi untuk BIJB Kertajati
Keterbatasan operasional BIJB menjadi isu sentral bagi masyarakat Bandung Raya, yang saat ini sangat membutuhkan akses penerbangan yang memadai. Dengan semakin meningkatnya populasi dan mobilitas warga, keberadaan bandara yang berfungsi optimal sangatlah krusial.
Jajang menyatakan bahwa BIJB tidak hanya berperan sebagai pintu gerbang transportasi, tetapi juga bisa menjadi pendorong ekonomi daerah. Jika dikelola dengan baik, bandara ini mampu menciptakan lapangan kerja dan mendukung perkembangan sektor-sektor lain, seperti pariwisata.
DPRD mendorong pemerintah untuk mengadakan pertemuan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk mencari jalan keluar terbaik bagi masalah ini. Keterpaduan dalam kebijakan akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi yang ada.
Opsi Kebijakan dan Rencana Aksi untuk Bandara
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah skema tukar guling yang melibatkan aset Bandara Husein Sastranegara. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, sehingga kedua bandara dapat saling melengkapi.
Alternatif lain yang juga dibahas adalah pemanfaatan BIJB sebagai markas militer, yang dianggap dapat mendukung pengamanan serta kebutuhan logistik militer di wilayah Jawa Barat. Ini akan membawa manfaat tambahan dari sisi keamanan dan efisiensi penggunaan fasilitas.
Jajang menegaskan bahwa kesepakatan antara pihak-pihak terkait perlu segera diambil. Musyawarah tidak hanya penting untuk mendapatkan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa semua suara didengarkan dan diakomodasi.
Komitmen DPRD untuk Evaluasi Kinerja BUMD
Dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah, DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah, termasuk BIJB. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai kinerja BUMD dan potensi perbaikan yang diperlukan.
Selain fokus pada BIJB, evaluasi ini juga akan mencakup BUMD lain yang beroperasi di Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi III DPRD ini merupakan agenda evaluasi kinerja mitra kerja DPRD sekaligus pembahasan rencana kerja untuk tahun 2026. Harapannya, dari sini bisa muncul keputusan yang tepat untuk memaksimalkan fungsi BUMD demi kesejahteraan masyarakat.