KENAICKAN ANGGARAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI JAWA BARAT MENUAI SOROTAN – Kenaikan anggaran untuk layanan kebersihan di jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp589 juta telah menjadi perhatian masyarakat. Tambahan anggaran yang signifikan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama mengenai urgensi dan transparansi di balik penggunaannya. Hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan Jabar belum memberikan klarifikasi resmi terkait hal tersebut.
Dalam upaya mendapatkan informasi lebih lanjut pada hari Jumat (2/5/2025), Kasubag Tata Usaha Dinas Pendidikan Jabar, Andri Pramana, menolak untuk berkomentar. Ia memilih untuk tidak bertemu langsung dengan awak media, dan mengutus petugas keamanan yang tidak dapat memberikan informasi jelas mengenai rincian anggaran kebersihan maupun proyek rehabilitasi di Pendidikan Menengah Kejuruan yang juga menjadi sorotan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dr. Deden Saepul Hidayat, S.Pd., M.Pd., ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Kabupaten Kuningan dalam rangka acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. “Saat ini saya ada di Kuningan, Hardiknas. Nanti saya akan sampaikan informasi lebih lanjut,” ujarnya dengan singkat.
Menariknya, perusahaan yang kembali memenangkan tender untuk proyek layanan kebersihan ini bukanlah nama baru di Dinas Pendidikan Jabar. Mereka telah beberapa kali menggenggam kontrak di dinas tersebut, baik untuk kebersihan maupun proyek lain seperti penataan taman, yang dikelola oleh Bagian Umum Dinas Pendidikan.
Situasi ini menciptakan kecemasan di kalangan publik tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Banyak masyarakat yang berharap Dinas Pendidikan Jabar memberikan klarifikasi terbuka untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan di tingkat provinsi.
Hingga berita ini diturunkan, anggota DPRD Jawa Barat dari Komisi V yang membidangi sektor pendidikan belum berhasil dimintai tanggapan terkait potensi pembengkakan anggaran ini.
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
www.pantauindonesia.id – Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika terjadi kenaikan anggaran secara signifikan tanpa alasan yang jelas, hal ini menimbulkan dugaan bahwa pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara profesional.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh banyak pihak, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel tidak hanya penting untuk mencegah penyalahgunaan dana publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Kasus di Dinas Pendidikan Jabar menjadi contoh nyata betapa pentingnya komunikasi terbuka antara instansi pemerintah dengan masyarakat.
Pentingnya Komunikasi Terbuka dalam Proyek Publik
Dalam konteks proyek publik, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Strategi komunikasi yang jelas dapat membantu masyarakat memahami tujuan dan rencana pengeluaran anggaran yang diusulkan. Hal ini akan mencegah spekulasi dan dugaan negatif terkait penggunaan dana publik.
Penting bagi Pemerintah Provinsi untuk mengadakan forum publik atau audiensi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambil keputusan mengenai anggaran. Ini bisa menjadi langkah efektif untuk menjelaskan manfaat dari peningkatan anggaran dan menjawab kekhawatiran masyarakat.
Di tengah situasi ini, harapan masyarakat adalah agar Dinas Pendidikan Jabar segera memberikan klarifikasi yang diperlukan, sehingga kepercayaan bisa terbangun kembali, dan pengelolaan anggaran publik berjalan sesuai harapan.
