www.pantauindonesia.id – Pada Rabu, 17 September 2025, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Dodi Sukmayana, S.E., M.M., menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Muaro Jambi di Gedung DPRD Jawa Barat. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dan berlangsung dalam suasana yang akrab dan produktif.
Kunjungan ini dipandang sebagai momen penting untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman antara dua lembaga legislatif. Dodi Sukmayana menekankan pentingnya koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan regulasi yang akan mempengaruhi pengelolaan keuangan di masing-masing daerah, agar tercipta tata kelola yang lebih baik.
Dalam pertemuan tersebut, Dodi mengungkapkan harapannya agar forum diskusi ini tidak hanya menjadi tempat bertukar informasi, tetapi juga memperkuat sinergi antara Jawa Barat dengan Muaro Jambi. Hal ini sangat krusial dalam rangka membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di kedua daerah.
Pentingnya Koordinasi antara Daerah untuk Meningkatkan Kualitas APBD
Kegiatan ini menunjukkan komitmen DPRD Jawa Barat dalam membantu daerah lain dalam penyusunan anggaran. Dodi menyampaikan, pengalaman Jabar dalam menyusun APBD dapat menjadi rujukan bagi Muaro Jambi yang sedang merumuskan Ranperda mereka.
Rombongan dari DPRD Muaro Jambi memberikan apresiasi atas sambutan hangat yang mereka terima. Mereka menganggap bahwa kunjungan ini sangat berharga serta dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan adanya konsultasi ini, diharapkan proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berlangsung lebih efisien. Kolaborasi yang terjalin dapat mendorong terciptanya peraturan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di kedua daerah.
Upaya Meningkatkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran
Saat ini, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi perhatian utama bagi banyak daerah. Dodi menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam semua tahapan penyusunan anggaran. Ini merupakan langkah awal menuju tata kelola yang berintegritas.
Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran. Proses evaluasi yang berkala akan meningkatkan akuntabilitas dan mencegah potensi masalah yang mungkin timbul di masa depan.
Dalam konteks ini, pengalaman dari Jawa Barat dalam mengelola APBD selama ini menjadi landasan yang kuat. Melalui diskusi dan konsultasi, mereka berharap dapat membantu daerah lain menghindari kesalahan yang sama dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran.
Strategi Penyempurnaan Ranperda dalam Rapat Kerja
Rapat kerja ini berlangsung produktif, dengan berbagai masukan dan rekomendasi yang dibahas. Diskusi ini tidak hanya mencakup teknis penyusunan anggaran, tetapi juga aspek strategis yang bisa menunjang keberhasilan implementasinya. Banyak ide inovatif muncul selama pertemuan yang bisa diadopsi oleh kedua daerah.
Partisipasi aktif dari seluruh anggota DPRD menunjukkan komitmen mereka untuk menciptakan APBD yang lebih baik. Kolaborasi yang terjalin dalam forum seperti ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.
Diharapkan, dari pertemuan ini, hasil yang dihasilkan bisa mewujudkan kebijakan yang berpihak pada publik. Fokus pada kepentingan masyarakat menjadi tumpuan utama dalam setiap proses penyusunan peraturan yang ada.