www.pantauindonesia.id – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Rakyat Peduli Pendidikan (AKSI) di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada Rabu pagi menjadi sorotan utama. Ratusan massa tumpah ruah ke jalan untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka atas praktik pungutan liar dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana sekolah.
Mereka membawa beragam poster dan pamflet berisi seruan untuk akuntabilitas dalam pendidikan. Aksi ini dimulai sejak pukul 09.00 WIB, dan suasana mulai memanas saat demonstran membakar ban sebagai simbol protes terhadap pengawasan yang minim dari dinas pendidikan.
Trias, koordinator aksi, menyampaikan aspirasinya dengan tegas, menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan seolah tidak menggubris laporan-laporan masyarakat mengenai masalah pungli. “Kami datang untuk menuntut keadilan,” serunya dengan lantang, menekankan bahwa pungutan liar harus dihentikan.
Situasi semakin mendesak saat massa mengganti orator secara bergantian, mendesak Kepala Dinas untuk segera berinteraksi dengan mereka. Namun, harapan untuk berdialog langsung dengan pejabat tersebut tidak terwujud hingga aksi berakhir.
Perwakilan AKSI menyampaikan lima tuntutan utama yang mencakup penghentian praktik pungutan liar, transparansi anggaran, akuntabilitas dana pendidikan, penegakan sanksi tegas bagi pelaku pungli, serta keterbukaan informasi kepada publik. Ini menunjukkan keseriusan dan urgensi situasi yang dihadapi oleh masyarakat.
Widi, seorang juru bicara AKSI, menekankan perlunya kepedulian dari pihak dinas terhadap kondisi sosial keluarga siswa. “Banyak siswa berasal dari keluarga yang kesulitan secara ekonomi, dan pungutan yang tidak jelas justru menambah beban bagi mereka,” ungkapnya.
Aksi Unjuk Rasa untuk Keadilan di Sektor Pendidikan
Protes ini adalah gambaran nyata dari ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem pendidikan yang ada. Masyarakat merasa bahwa pendidikan seharusnya menjadi hak yang inklusif, dan bukan sesuatu yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang mampu. Tidak ada tempat untuk pungutan liar dalam proses pendidikan yang seharusnya adil.
Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih responsif terhadap tuntutan ini. Kehadiran pejabat yang mampu menjawab pertanyaan dan menyelesaikan isu-isu penting menjadi harapan bagi masyarakat. Sayangnya, sampai akhir aksi, tidak ada perwakilan yang hadir menghadapi demonstran.
Tanpa penanganan yang baik, kondisi ini bisa terus berlarut-larut. Dinas Pendidikan yang tidak transparan akan menciptakan kesenjangan yang lebih besar di antara siswa dan berpotensi merusak integritas sistem pendidikan secara keseluruhan. Masyarakat tidak ingin pendidikan menjadi sekadar mimpi bagi segelintir orang.
Penyebaran spanduk dengan pesan kuat seperti “Pendidikan Tanpa Pungli Cuma Mimpi” menunjukkan betapa mendesaknya perubahan yang diharapkan. Pesan-pesan ini bukan hanya sekadar slogan tetapi juga cerminan harapan masyarakat akan perubahan positif.
Dukungan dari warga yang melintas pun memberikan energi baru bagi para demonstran. Hal ini mencerminkan bahwa isu pendidikan bukan hanya tanggung jawab para siswa atau orang tua siswa, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pendidikan
Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi salah satu tuntutan yang ditekankan dalam aksi ini. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana dana yang terkumpul, baik dari pemerintah maupun orang tua, dikelola dan digunakan.
Kekurangan informasi mengenai anggaran dan penggunaannya sering kali membuat frustrasi. Kesadaran akan pentingnya transparansi di sektor pendidikan adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih besar, di mana semua pihak dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan keuangan.
Dalam konteks ini, perlu ada regulasi yang jelas mengenai pengelolaan dana pendidikan yang dapat diakses oleh publik. Dengan adanya jaminan ini, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya pungutan liar maupun penyimpangan lainnya.
Selain itu, sanksi yang tegas bagi pelaku pungli juga harus dijadikan prioritas. Tanpa adanya konsekuensi yang jelas, praktik-praktik tidak etis ini akan terus berlangsung dan mengecewakan masyarakat. Pendidikan harus bersih dan bebas dari berbagai praktik korup.
Sikap proaktif dari Dinas Pendidikan dalam merespons keluhan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Dinas perlu mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap suara didengar dan diperhatikan.
Harapan untuk Perubahan dalam Sistem Pendidikan
Harapan untuk terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan di Kota Cirebon masih ada dan perlu diperjuangkan bersama. Masyarakat berharap agar aksi ini tidak hanya berhenti sebagai demonstrasi, tetapi juga menjadi titik tolak untuk reformasi pendidikan yang lebih baik.
Pendidikan seharusnya menjadi hak yang dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa terkecuali. Tindakan nyata dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan dapat membangun komunikasi yang baik dengan semua elemen, termasuk orang tua siswa dan masyarakat umum. Kolaborasi ini akan membawa hasil yang positif dan menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan institusi pendidikan.
Aksi unjuk rasa ini seharusnya menjadi pengingat bahwa suara rakyat perlu didengar. Setiap orang memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang layak, tanpa adanya beban tambahan berupa pungutan liar.
Dukungan masyarakat secara luas akan sangat berarti dalam memperjuangkan pendidikan yang lebih baik dan adil. Saatnya untuk bertindak demi masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.
