BANDUNG | BBCOM – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat tengah melangsungkan program rehabilitasi dan renovasi sejumlah ruangan di kantornya, meskipun terdapat instruksi dari pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran belanja daerah. Langkah ini mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan, khususnya ketika melihat kondisi sejumlah sekolah di pelosok Jawa Barat yang masih sangat memprihatinkan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa banyak sekolah yang masih memerlukan perhatian serius, mulai dari kerusakan ruang kelas hingga kebutuhan akan pembangunan gedung baru.
Prioritas Pembangunan Pendidikan yang Terabaikan
www.pantauindonesia.id – Instruksi efisiensi anggaran yang diberikan pemerintah pusat sebenarnya bertujuan untuk mengarahkan penggunaan dana daerah pada sektor-sektor prioritas, termasuk pendidikan dasar dan menengah yang adil bagi semua. Namun, pelaksanaan di lapangan tampaknya belum sepenuhnya sejalan dengan harapan tersebut.
Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa masih ada banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas dasar. Misalnya, beberapa sekolah tidak memiliki ruang kelas yang layak, dan kondisi bangunan yang sudah sangat tua. Hal ini berpotensi menghambat proses belajar mengajar dan kualitas pendidikan yang diterima siswa. Menurut pengamat pendidikan, langkah perbaikan pada infrastruktur sekolah harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran, bukan renovasi gedung kantor.
Meninjau Kembali Keputusan Renovasi di Disdik
Menyusul kritik terhadap keputusan renovasi kantor Disdik Jabar, sejumlah pengamat pendidikan mengekspresikan kekhawatiran bahwa langkah ini bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap semangat reformasi birokrasi dan pemerataan kualitas pendidikan. Banyak yang berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi kembali penggunaan anggaran demi kebutuhan mendesak masyarakat di sektor pendidikan.
“Jika tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, maka fokus pengeluaran harus diarahkan ke infrastruktur sekolah yang memadai, bukan sekadar kenyamanan pejabat,” kata seorang pengamat dari Lembaga Studi Pendidikan Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya pengetatan anggaran yang lebih mendalam dan terarah, serta pengutamaan aspek-aspek yang benar-benar dibutuhkan di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, Disdik Jabar belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan di balik renovasi ruang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) berulang kali yang mereka lakukan. Selain itu, tidak ada informasi yang jelas mengenai skema penganggaran dalam APBD untuk proyek tersebut. Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di tingkat daerah, yang bisa berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.
