www.pantauindonesia.id – DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkapkan keprihatinannya terkait masih adanya sekolah yang belum tersentuh oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indramayu. Tercatat, ada empat sekolah dasar dan satu madrasah ibtidaiyyah di Desa Jayalaksana, Kecamatan Kedokan Bunder yang belum menerima manfaat dari program tersebut meski pelaksanaannya sudah berjalan sejak tahun lalu.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa ketidakmerataan pelaksanaan program ini menunjukkan adanya masalah dalam distribusi yang seharusnya lebih merata, terutama di wilayah yang terpencil. Seluruh sekolah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, seharusnya mendapatkan akses yang setara terhadap program gizi gratis ini.
Dalam kunjungannya, Ono menyatakan bahwa satu madrasah ibtidaiyah serta empat tempat pendidikan anak usia dini (PAUD) di daerah tersebut masih belum terjangkau program ini. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya harus diambil untuk meningkatkan distribusi program supaya setiap siswa mendapatkan nutrisi yang memadai.
“Penting bagi kita untuk mempercepat dan meratakan distribusi program MBG agar tujuan meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik dapat tercapai,” kata Ono. Ia juga menegaskan bahwa prinsip pemerataan dan keadilan harus tetap dijunjung tinggi dalam pelaksanaan program ini.
Ono memastikan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat akan melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Provinsi untuk mencari tahu penyebab ketidakmerataan tersebut. Tindakan ini diharapkan dapat mendorong supaya program MBG lebih luas dan merata, sehingga berbagai wilayah yang belum terjangkau dapat segera mendapatkan manfaatnya.
Melihat pentingnya program ini, Ono juga menambahkan perlunya kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi kendala yang ada. Hal ini dilakukan agar semua pihak dapat bergerak dalam satu arahan demi suksesnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Jawa Barat.
Dorong Penyelesaian Fasilitas Embarkasi Haji Indramayu
Selain mengangkat isu program MBG, Ono Surono juga menyoroti pentingnya penyelesaian fasilitas pendukung untuk embarkasi haji di Indramayu. Menurutnya, proyek ini telah menghadapi berbagai kendala mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yang belum optimal.
Ono mencatat bahwa ada sejumlah infrastruktur, termasuk masjid dan jaringan air bersih, yang belum sepenuhnya selesai. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kenyamanan para jamaah haji yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini menjadi prioritas untuk mendukung keberangkatan jamaah.
“Saya telah meminta kepada Bupati Indramayu dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk segera menanggapi masalah ini,” ungkap Ono. Ia menambahkan, kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 600 juta sudah disiapkan oleh Gubernur untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Namun, pencairan anggaran mengalami penundaan karena surat rekomendasi dari kantor wilayah Kementerian Agama belum diterima oleh pemerintah provinsi. Akibatnya, usulan anggaran tidak dapat diakomodasi dalam perubahan APBD, dan jumlah calon jamaah untuk embarkasi Indramayu turun dari 40 menjadi 28 kota.
Ono menginformasikan bahwa proses pembangunan fasilitas saat ini masih berlangsung. Instalasi saluran air bersih sedang dikerjakan oleh pihak pusat, sementara perusahaan air minum daerah (PDAM) Indramayu bertanggung jawab untuk penyediaan air ke embarkasi.
“Kami berharap semua fasilitas pendukung ini segera selesai agar para jamaah haji dapat merasakan kenyamanan yang lebih baik,” tutup Ono untuk menegaskan kebutuhan darurat akan fasilitas embarkasi yang memadai.
Secara keseluruhan, pengawasan dan pengembangan program-program ini menjadi penekanan yang kuat dalam upaya DPRD Provinsi Jawa Barat. Keberadaan program Makan Bergizi Gratis dan fasilitas embarkasi haji merupakan aspek penting dalam layanan publik yang harus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Dengan melibatkan semua pihak yang terkait, DPRD berharap semua program yang sudah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik. Pemerataan pelaksanaan program gizi dan penyelesaian fasilitas haji menjadi wujud komitmen untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, terutama bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.
Mendorong stakeholder untuk bekerja sama juga menjadi langkah penting selanjutnya. Semua pihak diharapkan bersinergi demi tercapainya tujuan bersama, yaitu peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Hal ini tentunya sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.